PASURUAN, TALIGAMA.ORG, — Data penerima bantuan sosial (bansos) kembali menjadi perhatian. Perubahan desil dalam data sosial ekonomi membuat sebagian warga mempertanyakan mengapa status penerima bantuan bisa berubah, bahkan berpotensi tidak lagi mendapatkan bansos.
Polemik tersebut mencuat setelah Aliansi Poros Tengah menggelar aksi unjuk rasa di Kota Pasuruan terkait persoalan data penerima bansos.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pasuruan, Yudie Andi Prasetya, menjelaskan bahwa perubahan desil berkaitan dengan proses pemutakhiran dan penggabungan sejumlah data sosial ekonomi masyarakat.
“Karena ada penambahan variabel baru dari penggabungan data, beberapa penerima manfaat mengalami pergeseran desil,” jelas Yudie kepada awak media, Senin (14/9/2026).
Menurut Yudie, pergeseran desil memang dapat memengaruhi kepesertaan bansos. Namun, warga yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data yang tercatat masih memiliki kesempatan untuk mengajukan usul sanggah.
Pengajuan dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos maupun melalui kelurahan. Data yang masuk selanjutnya dibahas dalam musyawarah kelurahan dan dapat dilanjutkan dengan verifikasi lapangan.
Warga juga diminta menyertakan bukti pendukung, salah satunya foto kondisi rumah terbaru, agar kondisi faktual di lapangan dapat menjadi bahan dalam proses verifikasi.
Yudie menegaskan, Dinsos tidak dapat serta-merta mengubah desil seseorang. Proses pemutakhiran data dilakukan secara berjenjang hingga tingkat pemerintah pusat.
“Proses penyesuaian desil membutuhkan waktu, sehingga warga perlu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kepesertaan bansos tidak hanya dipengaruhi satu faktor. Karena itu, warga yang merasa masih memenuhi kriteria penerima bantuan disarankan menempuh mekanisme usul sanggah untuk memastikan data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi terkini.
Dengan mekanisme tersebut, persoalan bukan semata soal “desil naik, bansos hilang”, tetapi bagaimana memastikan perubahan data sosial ekonomi benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan. (Red/Ra)
