PASURUAN, TALIGAMA.ORG,— Lambannya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan persoalan penerapan tata ruang menjadi sorotan Aliansi Poros Tengah Pasuruan Raya terhadap kinerja Dinas PUPR Kota Pasuruan.
Saiful dan Yudi Bulenk, sebagai narasumber dari Aliansi Poros Tengah, menegaskan bahwa birokrasi pemerintahan harus bekerja profesional, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Senin (26/10/2026).
Birokrasi bukan penguasa yang berhak membuat masyarakat terus menunggu tanpa kejelasan. Prosedur seharusnya menjadi jalan untuk memberikan pelayanan, bukan alasan untuk membenarkan lambannya pekerjaan.
Jika pengurusan PBG berlarut-larut, publik berhak mempertanyakan apa kendalanya, berapa lama penyelesaiannya, dan siapa yang bertanggung jawab. Begitu pula penerapan tata ruang, yang harus jelas, konsisten, dan berlandaskan aturan—bukan menimbulkan ketidakpastian.
Aliansi Poros Tengah mendesak PUPR Kota Pasuruan melakukan evaluasi serius, membuka informasi standar pelayanan, serta memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat.
Jabatan adalah amanah, bukan privilese. Birokrasi digaji untuk melayani rakyat, bukan rakyat yang harus terus mengalah pada lambannya birokrasi.
Penulis : Rachmat
Editor : Red/Aa’
